Redaksi Teknik Lingkungan

Kuliah Umum Bersama Tenaga Ahli PERPAMSI Ir. Agus Sunara

Kuliah Umum Bersama Tenaga Ahli PERPAMSI Ir. Agus Sunara

BANDUNG. Jumat (06/04/2018) Program Studi Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Institut Teknologi Bandung (PIAS-ITB) kembali menyelenggarakan Kuliah Tamu pada mata kuliah Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum (SPPAM). Setelah sebelumnya mata kuliah ini mengundang Dr. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc., MBA selaku Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kali ini dosen tamu yang diundang ialah Ir. Agus Sunara. Beliau adalah Tenaga Ahli Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (PERPAMSI).  Diadakan di Ruang 9668 Lt 2 Gedung Labtek 1B Kampus ITB Jatinangor, kuliah dimulai pukul 08.30 WIB dan bersifat terbuka untuk umum. Kuliah Tamu sendiri adalah program kurikulum PIAS yang menghadirkan para pakar praktisi di bidang yang sesuai dengan mata kuliah tertentu. Tujuannya yaitu untuk memberi wawasan kepada mahasiswa terkait pengalaman para ahli di lapangan. Sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori saja namun juga diperkaya dengan gambaran yang terjadi di lapangan.

Agus Sunara menyampaikan kuliah dengan topik “Tata Kelola Penyelenggaraan SPAM BUMD (PDAM)”. Sistem Penyediaan Air Minum Badan Usaha Milik Daerah (SPAM-BUMD) sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Agus memulai kuliah dengan menceritakan sejarah Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah di Indonesia. Ia menyebutkan pula beberapa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang menjadi landasan pembentukan dan kerja BUMD hingga lahirlah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sebagai orang yang telah malang melintang berkecimpung dalam PDAM ia menyebutkan bahwa kelemahan PDAM di Indonesia adalah lemahnya legulator. Ia merasakan bahwa penunjukkan Direktur PDAM di Indonesia saat ini cenderung masih sangat politis. “Kalau di Bank Daerah masih ada Bank Indonesia yang punya kewenangan jelas untuk memutuskan, kalau di PDAM Timses Bupati atau Walikota terpilih bisa ditunjuk menjadi direktur tanpa adanya latar belakang yang memadai”, ujar mantan Direktur Manajemen PDAM Tirta Mayang Jambi ini.

Selain itu, ia membandingkan tiga peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Direksi PDAM. Mulai dari jumlah direksi, masa jabatan, penghasilan, hingga pesangon. Menurutnya banyak gap yang tercipta antara aturan dan teknis di lapangan. Misalnya saja ia mencontohkan bahwa dalam Permendagri 2/2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM disebutkan bahwa untuk jumlah pelanggan dibawah 30.000 pelanggan, jumlah direksi hanya diperbolehkan 1 orang. Hal ini mungkin berlaku di Pulau Jawa, namun jika melihat PDAM lain seperti di Kalimantan misalnya, meskipun pelanggannya di bawah 30.000 namun jaraknya amat berjauhan sehingga dibutuhkan lebih dari 10 jam dari satu instalasi ke instalasi lain dan ini tentu tidak memungkinkan jika hanya dijalankan oleh satu orang.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai upaya meningkatkan kinerja dan tata kelola PDAM. Selain itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar stakeholder. Ia pun mencontohkan Malaysia yang berhasil memperbaiki sistem penyediaan airnya dengan skema manajemen aset yang tepat. Di Malaysia PDAM dibatasi sebagai institusi yang bergerak di bidang operasional saja dan bertanggungjawab terhadap pemerintah pusat sebagai lembaga yang bertugas membangun aset-aset strategis sehingga kinerja PDAM menjadi lebih terarah untuk pelayanan publik sebaik-baiknya. [NNA]