Redaksi Teknik Lingkungan

Pelatihan

Pelatihan

   Pelatihan 

Upaya Minimasi Beban Pencemaran Sungai Citarum melalui Pengelolaan Limbah Cair Industri dengan Pendekatan Good WWTP Operational Practice

Bandung, 18 September 2019

Status Lingkungan Hidup Indonesia (KLH, 2010) melaporkan bahwa sekitar 74% sungai-sungai besar di Pulau Jawa tidak memenuhi Kriteria Air Kelas II. Selain itu, Hasil perhitungan terhadap nilai IKA menunjukkan bahwa 83% sungai dan 79% situ yang ada di DKI Jakarta ada dalam kategori buruk. Demikian halnya dengan kondisi sungai Citarum di jawa barat, dimana indeks kualitas air dalam status kotor (kualitas air tingkat 6) dengan indeks pencemaran kategori sedang. Artinya, badan air, yaitu sungai dan danau telah dijadikan sebagai tampungan berbagai macam limbah dan telah mengalami penurunan kualitas air yang signifikan.

Daerah aliran sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar di Jawa Barat yang mengalami tekanan yang sangat kuat akibat pemanfaatan yang melebihi daya dukungnya, diantaranya dari kegiatan domestik, pertanian, perkebunan, dan industri. Kegiatan domestik dan pertanian merupakan dua komponen utama yang pada saat ini telah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air sehingga mempengaruhi sistem sanitasi lingkungan yang menyebabkan timbulnya wabah penyakit yang vektornya berasal dari air. Pendangkalan sungai dan waduk, berkembangannya makrofita dan mikrofita yang merugikan lingkungan, hilangnya jenis ikan di perairan sungai serta kematian ikan budidaya di Waduk Saguling dan Cirata serta laju korosi di instalasi di instalasi PLTA menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan karena limbah cair domestik dan pertanian serta industri yang meningkatkan masuknya unsur hara yang berlebihan seperti nitrogen dan fosfor serta bahan organik lainnya yang menyebabkan rendahnya nilai oksigen terlarut yang berguna bagi kehidupan ekosistem perairan dan tingginya kadar BOD, COD serta bakteri kolitinja.

IPAL telah diatur dalam Permen LH No. 5 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh KLH juga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan mewajibkan setiap perusahaan mempunyai personil dengan sertifikasi profesi Operator/Staf dan Manajer Pengelola Limbah Cair. IPAL yang besar dan mahal belumlah cukup untuk menjamin kualitas effluennya. Untuk itu juga diperlukan operator yang handal dan memiliki pengetahuan serta keterampilan cukup agar dapat mengoperasikan IPAL dengan baik dan mampu mengatasi kalau timbul permasalahan atau gangguan. Peranan operator ini sangat penting dan menentukan terhadap kinerja IPAL secara keselurahan.

Pengetahuan yang baik akan konsep “Good Operational Practice” dalam mengelola limbah cair industri menjadi poin kunci keberhasilan dalam upaya minimasi beban pencemaran suatu badan air. Dalam konsep ini, baik level top manajemen sampai dengan level operator diharuskan mengetahui, memahami, serta melaksanakan upaya pengelolaan limbah dengan baik dan benar.